Setiap tahun, alokasi 20 persen anggaran pendidikan—baik dalam postur APBN maupun APBD—selalu digaungkan sebagai bukti komitmen mutlak pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negara. Di atas kertas, kucuran dana raksasa ini seolah berhasil mempercantik wajah pendidikan kita. Rapor Pendidikan Indonesia menunjukkan Indeks Status Sosial Ekonomi (SES) Sekolah secara konsisten tercatat tinggi, membentang dari ujung Barat hingga kawasan Timur Indonesia. Namun, data menyelisik sebuah anomali yang kontras: di kawasan Barat, rata-rata SES Sekolah menembus angka 72,48, berbanding terbalik dengan SES Siswa yang hanya 60,64. Di kawasan Tengah, SES Sekolah mencapai 71,61 (berbanding SES Siswa 58,70), dan bahkan di wilayah Timur, SES Sekolah tetap mendominasi di angka 65,87, mengungguli realitas ekonomi siswanya.
Secara institusional, rentetan angka tersebut memberikan ilusi statistik bahwa entitas sekolah kita telah sepenuhnya sejahtera. Padahal, di balik data yang bersolek ini, tersembunyi sebuah paradoks kelam: pemolesan fisik institusi pendidikan nyatanya belum berbanding lurus dengan peningkatan nalar dan kualitas kognitif anak bangsa di dalamnya. Kesejahteraan institusional ternyata tidak lebih dari sekadar bersifat permukaan (kosmetik) jika gagal menyentuh dan menumbuhkan pencapaian kecerdasan siswa di ruang kelas
Berdasarkan analisis statistik dari instrumen Asesmen Nasional, korelasi antara besaran Indeks SES Sekolah dengan Skor Numerasi siswa sangat memprihatinkan, yakni hanya berada di angka r = 0,182. Sementara itu, korelasi antara fasilitas sekolah dengan kemampuan literasi siswa setali tiga uang, hanya terhenti di angka r= 0,219. Angka yang mendekati titik nol ini menjadi alarm keras bagi efektivitas kebijakan kita.
Ratusan triliun uang negara yang dipompa demi memoles sarana dan prasarana sekolah terbukti secara empiris memberikan dampak yang minim terhadap perbaikan daya nalar siswa. Anggaran tersebut seolah membeku menjadi tumpukan beton dan semen, tanpa pernah berhasil menembus relung kognitif para siswa
Mengapa kesejahteraan institusi bisa berpisah jalan secara ekstrem dengan prestasi siswanya? Meminjam diagnosis dari ekonom pendidikan Eric Hanushek, sistem pendidikan kita saat ini tengah terjebak dalam euforia membangun modal fisik, namun pada saat yang sama abai mengkapitalisasi modal pengetahuan.
Di tingkat daerah, anomali ini lahir dari arsitektur desentralisasi fiskal yang menekan. Tentu saja, menyalahkan pemerintah daerah (pemda) secara sepihak bukanlah tindakan yang bijak. Mereka sejatinya terjebak dalam dilema mandat tanpa dana (unfunded mandates). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa 60 hingga 70 persen transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat habis hanya untuk membayar pos gaji pegawai.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, sisa anggaran pendidikan akhirnya cenderung dialokasikan secara pragmatis pada penguatan infrastruktur fisik. Pembangunan gedung dan rehabilitasi sarana kerap menjadi pilihan karena merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang paling kasat mata dan mudah diukur oleh publik menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah.
Daerah kerap sibuk mengejar predikat “hijau” pada indikator kesejahteraan fisik sekolah, tetapi melupakan satu hukum universal pendidikan: siswa tidak pernah menjadi pintar hanya karena bertatap muka dengan proyektor mahal atau dinding yang megah, melainkan karena dididik oleh guru dengan kompetensi kognitif dan pedagogik yang mumpuni
Jika negara ini sungguh-sungguh ingin menarik keluar generasinya dari krisis literasi dan numerasi yang berkepanjangan, paradigma penganggaran harus dirombak secara radikal. Kemegahan sarana fisik sekolah tidak boleh lagi dijadikan tameng pencapaian ataupun indikator tunggal keberhasilan pembangunan di daerah.
Pemerintah harus segera meninggalkan bias kebijakan yang sekadar “merawat gedung”, dan memutar kemudi menuju penerapan student allotment. Ini merupakan sistem penjatahan dana dasar per individu siswa yang dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, guna menjamin pemenuhan standar mutu pengajaran yang setara.
Triliunan rupiah APBD wajib direalokasi untuk program pelatihan yang intensif serta pemerataan distribusi guru bersertifikat. Guru adalah agen pengubah nasib yang sesungguhnya. Jangan sampai amanat luhur konstitusi tentang 20 persen anggaran pendidikan hanya berujung pada berdirinya menara-menara gading sekolah yang megah, sementara jutaan anak yang duduk di dalamnya terpaksa merana karena tidak diajarkan cara berpikir kritis untuk menaklukkan masa depan.