Fiskal DKI: Kuat, Namun Struktur Mulai Rapuh

“Kajian ini merupakan inisiatif independen EPIC Policy Analytics sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam pembangunan kebijakan publik yang berkelanjutan di DKI Jakarta.”

Sebagai lokomotif ekonomi nasional, DKI Jakarta terus menunjukkan postur keuangan dan skala ekonomi yang memukau. Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta atas dasar harga berlaku menembus angka raksasa sebesar Rp3.679,36 triliun. Reputasi ini sejalan dengan kekuatan kas daerahnya. Mengacu pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraup total pendapatan sebesar Rp72,95 triliun, dan bahkan menargetkan lonjakan pendapatan hingga Rp79,94 triliun pada APBD 2025 dengan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,78 triliun.

Namun, di balik kegemilangan angka-angka tersebut, tersingkap sebuah paradoks yang tajam. Ekonomi Jakarta pada dasarnya adalah “Kota Jasa” yang digerakkan oleh sektor keuangan, perdagangan, dan properti. Secara logis, rezim fiskal yang sehat seharusnya menangkap surplus nilai tambah dari sektor-sektor jasa tersebut. Kenyataannya, struktur pendapatan Jakarta justru bersandar kuat pada pemajakan atas mobilitas jalan raya dan konsumsi energi fosil—sebuah instrumen usang yang dapat kita sebut sebagai “Pajak Knalpot”.

1. Kemandirian Raksasa yang Berdiri di Atas Fondasi Rapuh

Kita harus mengakui secara objektif bahwa Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Indonesia dengan kemampuan fiskal yang luar biasa. Berbeda dengan mayoritas daerah lain yang hidup dari “subsidi” Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer, Jakarta membiayai napas kehidupannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Struktur Kemandirian Fiskal DKI Jakarta (2024)

Sumber: Diolah dari LKPD Provinsi DKI Jakarta 2024 (Audited).

Namun, porsi sebesar 69,55% tersebut seketika terlihat rapuh jika kita membedah isi jantung PAD itu sendiri. Dari total PAD sebesar Rp50,74 triliun, kontributor mutlaknya adalah Pajak Daerah (sebesar Rp44,45 triliun). Yang mengkhawatirkan, sepertiga dari total porsi ini ditopang secara masif oleh kendaraan bermotor.

Kerapuhan ini terbukti bukanlah sebuah anomali sesaat, melainkan cacat struktural yang sangat persisten. Jika kita melacak data historis selama tujuh tahun terakhir (2018–2024), ketergantungan Jakarta pada “Pajak Knalpot” tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Porsinya secara keras kepala terus bertengger di kisaran 33 hingga 37 persen dari total Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Bahkan, secara nominal absolut, setoran agregat dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) terus merangkak naik mencetak rekor tertinggi, bergerak dari Rp15,14 triliun pada tahun 2018 melonjak hingga menembus Rp18,09 triliun pada tahun 2024.

Fakta stagnasi proporsi historis ini membuktikan bahwa struktur fiskal Jakarta sedang mengalami “kelumpuhan evolusi”. Terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara visi kota dan realitas kas daerah. Di satu sisi, pemerintah provinsi mati-matian menggelontorkan anggaran raksasa untuk membangun transportasi massal (MRT, LRT, TransJakarta) dan merevitalisasi trotoar guna menekan penggunaan kendaraan pribadi. Namun di sisi lain, mesin pencetak pendapatan utamanya justru masih dibiarkan “tersandera” oleh eksternalitas negatif berupa kemacetan jalan raya dan pembakaran energi fosil.

Tabel 2. Kerapuhan Jantung PAD: Dominasi “Pajak Knalpot”

Sumber: Diolah dari LKPD Provinsi DKI Jakarta 2024 (Audited).

Mengandalkan tumpuan belasan triliun rupiah pada kendaraan bermotor menempatkan Jakarta pada posisi kerentanan yang serius. Saat ini dunia sedang berada di ambang disrupsi transisi energi dan perubahan gaya hidup mobilitas. Kebijakan nasional yang mendorong adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) memberikan insentif ekstrem berupa pengenaan tarif 0% untuk PKB dan BBN-KB. Ketika masyarakat secara masif bermigrasi ke kendaraan listrik di masa depan, sumber pendapatan struktural ini akan mengalami penyusutan sistematis yang tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa kuat dan tingginya capaian pendapatan Jakarta di tahun 2025 ini.

Selain ancaman eksternal berupa disrupsi teknologi, keandalan “pajak knalpot” ini juga keropos dari dalam akibat persoalan kepatuhan Wajib Pajak. Menggantungkan nasib APBD pada jutaan kendaraan bermotor di jalanan membutuhkan biaya pengawasan (cost of collection) yang tinggi. Kenyataannya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya masih menjadi permasalahan pelik yang membebani neraca daerah.

2. Hantaman Disrupsi EV dan Kerapuhan Kepatuhan

Kekuatan empiris angka belasan triliun di atas sedang dihantam oleh event dan dinamika nyata berupa disrupsi teknologi dan rendahnya kepatuhan hukum (law enforcement).

Pertama, transisi global menuju Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai menciptakan potensi kehilangan yang dilegalkan oleh negara. Mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2023, pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan listrik ditetapkan sebesar 0%. Seiring bergesernya pasar secara masif ke arah kendaraan listrik, sumur pendapatan utama Jakarta akan mengering. Selain itu, pajak bahan bakar (PBB-KB) juga terancam oleh peralihan ke energi listrik serta pengecualian pajak bahan bakar untuk sektor industri.

Kedua, fondasi pajak ini keropos akibat budaya penghindaran pajak. Berdasarkan basis data terbaru, terdapat lebih dari 3 juta (tepatnya 3.056.134) unit kendaraan di Jakarta yang berstatus Belum Daftar Ulang (BDU) atau menunggak pajak, dengan potensi pendapatan negara yang menguap mencapai lebih dari Rp2,52 triliun pada tahun 2024. Angka ini membuktikan betapa rentannya memungut pajak dari aset bergerak yang sangat mudah diakali oleh wajib pajak.

3. Eksternalitas Negatif

Jika kita masuk ke dalam lagi, kita akan menemukan mekanisme fundamental yang paradoksal. Desain APBD Jakarta memiliki “cacat genetik” karena bersandar pada eksternalitas negatif.

Secara ekonomi politik, APBD Jakarta akan terus “sehat” dan surplus hanya jika kemacetan terus terjadi (penjualan mobil tinggi) dan polusi udara diproduksi tanpa henti (konsumsi bensin tinggi). Namun, saat ini visi tata ruang Jakarta sedang bertransformasi menjadi Kota Global yang ramah lingkungan dengan membangun MRT, LRT, dan revitalisasi trotoar (complete street). Ketika proyek tata ruang ini berhasil mendorong warga menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya, maka mekanisme pencetak uang senilai Rp17,85 triliun tadi akan hancur dengan sendirinya.

Di saat yang sama, kinerja dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—yang seharusnya menjadi mesin pendorong otonomi di kota maju—masih tertatih-tatih. Pada tahun 2024, realisasi dividen gabungan dari BUMD dan investasi BUMN hanya berkisar di angka Rp545,86 miliar, meleset dari target awal sebesar Rp653,70 miIiar. Porsi laba ini terlalu kerdil untuk bisa menjadi bantalan substitusi bila sewaktu-waktu penerimaan pajak otomotif rontok.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh terbuai oleh rekor pendapatan yang tinggi. Jakarta wajib melakukan transformasi paradigma fiskal yang radikal dengan menggeser orientasi pajaknya menuju instrumen pemajakan nilai tata ruang atau Land Value Capture (LVC). Kebijakan ini bukanlah sebuah konsep utopis, melainkan strategi yang telah terbukti berhasil menyelamatkan fiskal berbagai kota global. Sebagai contoh, di São Paulo, Brasil, pemerintah kota berhasil meraup pendanaan hingga US$2,5 miliar (sekitar 15% dari total investasi publik kota) hanya dari 0,1% luas lahannya. Hal ini dicapai melalui instrumen lelang Sertifikat Potensi Konstruksi Tambahan (CEPACs) kepada pengembang yang ingin melampaui batas Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pembaruan kota. Model sukses lainnya dapat dilihat pada MTR Corporation di Hong Kong yang menerapkan strategi Rail + Property. Dengan mengintegrasikan hak pengembangan lahan di sekitar stasiun kereta, mereka berhasil membangun 100.000 unit hunian komersial dan menangkap nilai tambah properti tersebut untuk mendanai pemeliharaan infrastruktur rel secara mandiri tanpa membebani subsidi publik.

Berkaca pada praktik global tersebut, Jakarta harus mulai melepaskan candu pada “pajak knalpot” dan beralih memajaki “peningkatan nilai tata ruang”. Pembangunan masif MRT dan LRT telah meroketkan harga properti di sekitar kawasan Transit Oriented Development (TOD). Lonjakan nilai tambah ini wajib ditarik kembali ke kas daerah melalui disinsentif tata ruang, pajak komersial progresif, dan penyesuaian instrumen kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Transformasi BUMD sebagai Profit Center: Entitas BUMD Jakarta harus direstrukturisasi dari sekadar instrumen penugasan subsidi sosial menjadi mesin pencetak uang (profit center) bertaraf korporasi global, agar kelak mampu membagikan porsi dividen triliunan rupiah sebagai tulang punggung baru APBD.

Lompatan Jakarta menjadi Kota Global yang hijau dan bebas macet hanya akan berkelanjutan jika struktur pendapatan daerahnya tidak lagi menyandarkan nasib pada kemacetan dan polusi itu sendiri.

Bibliografi

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: BPS.

He, Yang., Wang, Qian., Xu, Yan., & Hou, Xianchen. (2026). International Experience in the Post-Urbanization Era. Make or Break: Land Public Finance and The Fiscal Resilience of Chinese Cities. Lincoln Institute of Land Policy.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 (Audited). Jakarta: Pemprov DKI.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Jakarta: Pemprov DKI.