Kurikulum Merdeka Terbukti Memperlebar Jarak Ketimpangan di SMA Negeri

Akselerasi mutu pendidikan menengah atas di Indonesia kini dihadapkan pada tuntutan global yang tidak lagi sekadar menguji kemampuan menghafal. Kini era pembelajaran beralih menguji ketajaman bernalar tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Menggunakan basis data panel longitudinal 2021-2025 yang mencakup ekosistem SMA Negeri (SMAN) di Indonesia, sebuah model estimasi terintegrasi dibuat untuk membedah determinan utama pembelajaran.

Secara formal, struktur mekanika ekonometrika yang melandasi seluruh analisis dalam studi ini dapat dirumuskan melalui persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

\(Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{Merdeka}_{it} + \beta_2 \mathrm{SES}_{i} + \beta_3 (\mathrm{Merdeka}_{it} \times \mathrm{SES}_{i}) + \beta_4 \mathrm{Urban}_{i} + \beta_5 (\mathrm{Urban}_{i} \times \mathrm{SES}_{i}) + \mathbf{X}_{it}\mathbf{\Gamma} + \varepsilon_{it}\)
Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel: Efek Moderasi Kebijakan Kurikulum Baru
Variabel Independen & KontrolLit: Sastra (\(\mathrm{LIT\_sas}\))Num: Data (\(\mathrm{NUM\_dat}\))
Kurikulum Merdeka (\(\mathrm{Merdeka}_{it}\))-12.804***-9.036***
Interaksi: \(\mathrm{Merdeka} \times \mathrm{SES}_i\)0.301***0.206***
Proporsi Pendidik Tersertifikasi0.135***0.082***
Observasi (N)618618

Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien efek murni Kurikulum Merdeka menghasilkan angka negatif yang sangat ekstrem. Angka ini mengonfirmasi bahwa ketika sebuah sekolah berada di lapisan prasejahtera terendah dipaksa melakukan transisi ke Kurikulum Merdeka, capaian penalaran siswa justru terjun bebas. Sebaliknya, efek interaksi kebijakan berbalik positif secara mutlak (\(p < 0.01\)).

Mengembalikan Hak Hakiki Guru

Menghadapi ketimpangan nyata ini, analisis ini merekomendasikan dua transformasi kebijakan yang radikal kepada pemerintah. Pertama, kementerian terkait harus menghentikan pendekatan satu formula untuk semua sekolah (one-size-fits-all approach) dan segera mendesain sistem pendampingan kurikulum asimetris yang memberikan struktur instruksional lebih ketat serta bantuan operasional afirmatif bagi sekolah-sekolah prasejahtera. Kedua, reformasi pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan keadilan spasial di Indonesia Timur melalui redistribusi guru berkualitas tinggi serta redesain pedagogi responsif gender guna menghapus kecemasan matematis kolektif di ruang-ruang kelas, sehingga hak kognitif bernalar tingkat tinggi dapat dikembangkan kepada seluruh anak bangsa tanpa memandang kelas sosial maupun batas geografi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top