Siapa Siswa SMA yang Pintar dengan Kartu Pintar?

Kebijakan Kartu Pintar didesain dengan asumsi bahwa kucuran dana tunai akan meringankan biaya personal siswa miskin, memicu motivasi belajar, dan secara otomatis mendongkrak kecerdasan kognitif mereka. Namun, benarkah intervensi finansial jangka pendek ini berdaya transformatif pada kognitif siswa?

Analisis data panel longitudinal menunjukkan sebuah realitas yang selama ini tersembunyi. Kartu Pintar sebetulnya mengalami disfungsi konseptual secara masif—ia sukses melahirkan siswa yang “Pintar Bertahan Sekolah” (mengamankan angka partisipasi fisik), namun gagal total melahirkan siswa yang “Pintar Kognitif” (mengamankan mutu penalaran).

Sebelum menguji dampak kausalitas bantuan tunai ini terhadap capaian siswa, kita perlu melihat bagaimana peta sebaran jaring pengaman finansial ini didistribusikan secara spasial lintas jenjang. Angka deskriptif awal ini sangat krusial untuk memetakan wilayah mana yang paling padat menerima intervensi fiskal pemerintah.

Gambar 1 menunjukkan kontras alokasi yang mencolok antara jalur akademik (SMA) dan jalur vokasi (SMK). Pemerintah secara masif menumpuk bantuan Kartu Pintar pada jenjang SMK Negeri di pedesaan, dengan rata-rata rasio penerima PIP mencatatkan angka tertinggi sebesar 43,31%. Di jenjang SMA Negeri pedesaan, rasionya berada di angka 29,53%. Sebaliknya, wilayah perkotaan yang diasumsikan memiliki bantalan ekonomi lebih kuat menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 35,71% di SMK Negeri dan menyusut hingga titik terendah 20,44% di SMA Negeri.

Pemerintah menempatkan SMK dan pedesaan sebagai kantong penerima bantuan tunai terbesar dengan asumsi bahwa hambatan utama anak-anak marginal di wilayah tersebut murni masalah likuiditas keuangan. Namun, apakah pemusatan anggaran tunai di wilayah basis miskin ini linier dengan hasil kecerdasannya? Untuk menjawabnya, kita harus membedah hasil estimasi regresi data panel terpisah antara dua dunia yang berbeda: SMA Negeri dan SMK Negeri.

Sementara itu hasil estimasi dampak kebijakan terhadap capaian kognitif SMK ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Membandingkan Tabel 1 (SMA) dan Tabel 2 (SMK) memberikan kita sebuah konfirmasi efektivitas “Kartu Pintar”. Di jenjang SMA Negeri, variabel rasio_siswa_penerima_PIP terbukti mandek dan sama sekali tidak signifikan secara statistik pada model Literasi (p = 0,847) dengan koefisien -0,002. Di jenjang SMK Negeri (Tabel 2), situasinya jauh lebih buruk. Di tengah fakta bahwa SMK pedesaan adalah penerima PIP terpadat (43,31%), nilai koefisien PIP pada model Numerasi (0.014; p = 0,338) dan Literasi (0.013; p = 0,601) terbukti gagal total mencapai signifikansi statistik.

Simpulan ringkasnya, di jenjang mana pun (SMA maupun SMK), pada ranah kognitif apa pun (Numerasi maupun Literasi), Kartu Pintar sama sekali tidak bikin pintar. Alasan utamanya adalah karena uang tunai bulanan hanya menyentuh pelonggaran biaya tersembunyi. Biaya-biaya tersebut mencakup hidden costs seperti baju, sepatu, angkot, sehingga efektif membuat anak betah bertahan di kelas. Namun, uang tunai instan tidak memiliki kapasitas struktural untuk mengintervensi atau mengejar ketertinggalan Status Sosial Ekonomi (SES_sekolah). SES_sekolah bernilai positif dan signifikan (p = 0,000) di kedua jenjang, karena variabel SES merekam akumulasi modal budaya jangka panjang di rumah.

Selain itu, Tabel 1 and Tabel 2 juga menangkap gejala keletihan administrasi yang melanda sekolah negeri. Reformasi Kurikulum Merdeka (1.merdeka_dummy) sebenarnya berdaya masif meningkatkan literasi SMA (+3,620; p = 0,023), namun efek interaksinya dengan tuntutan data digital (1.merdeka_dummy#c.RSD) bernilai negatif (-0,037; p = 0,085). Hal yang sama terjadi di SMK, di mana interaksi digitalisasi dan kurikulum baru menekan efektivitas pengajaran. Waktu guru habis tersedot mengurus birokrasi aplikasi, alih-alih mengasah penalaran siswa.

Divergensi dampak dan kelemahan instrumen keuangan PIP ini akan terlihat jauh lebih buruk apabila kita merangkum keempat model estimasi di atas ke dalam satu grafik komparasi horizontal standar internasional berikut.

Pada Gambar 2, kita lihat titik koefisien “Proporsi Siswa Penerima PIP” di seluruh model (baik SMA maupun SMK) berkerumun menempel di angka nol. Sebaliknya, panggung penentu kecerdasan kognitif di Indonesia sepenuhnya dikuasai secara oleh variabel Lokasi Geografis Perkotaan (Urban = 1). Variabel ini meningkat tajam, memberikan keunggulan absolut sebesar +4,576 (Numerasi SMA), +6.926 (Literasi SMA), +3.031 (Numerasi SMK), dan +4.992 (Literasi SMK) dengan signifikansi mutlak (p = 0,001 dan p = 0,000).

Kita bisa memaknai bahwa Kartu Pintar sebetulnya sama saja dengan bantuan sekolah pada umumnya (seperti dana BOS)—ia hanyalah instrumen penjinak gejolak kemiskinan di permukaan agar anak miskin tidak putus sekolah.

Namun, ada kelemahan, pemerintah merancang bahwa jika input finansial dinaikkan, maka kapasitas berpikir otomatis akan terdongkrak. Realitas data membuktikan bahwa kecerdasan siswa di Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang saku yang ditransfer ke rekening mereka, melainkan dikunci secara diskriminatif oleh ketimpangan fasilitas desa-kota dan modal sosial-ekonomi warisan. Selama isolasi struktural wilayah pedesaan tidak dihancurkan, Kartu Pintar hanya akan terus berfungsi sebagai kosmetik birokrasi. Ia sukses merawat dan merapikan barisan anak miskin di dalam kelas, tanpa pernah benar-benar mencerdaskan otak mereka.