Pemerintah tidak perlu membedakan skema intervensi anggaran berdasarkan sektoral kementerian. Alih-alih memperdebatkan superioritas antara sekolah umum dan madrasah, fokus kebijakan nasional harus diarahkan pada pemerataan akses infrastruktur digital dan peningkatan kompetensi pedagogis guru secara inklusif.
Tidak Ada Jurang Pemisah Capaian Kognitif Antara SMP Dan Mts Read Post »
Temuan artikel ini membawa kita pada kesimpulan yang tidak nyaman namun perlu: pendidikan kita mengalami diminishing returns terhadap input fisik. Menambah “jumlah” guru atau “jumlah” ruang kelas sudah mencapai titik jenuh efisiensinya.
Alih-alih terus mengejar target kuantitatif, kebijakan pendidikan harus mulai bergeser pada kualitas interaksi pedagogis. Investasi bukan lagi pada “seberapa banyak” guru atau kelas yang tersedia, melainkan pada bagaimana “guru yang sudah ada” mampu mengelola kelas dan memberikan pendampingan yang lebih substantif kepada siswa. Sekolah negeri tidak memerlukan lebih banyak kelas, sekolah negeri memerlukan kelas yang lebih bermakna.
Mengapa Rasio Kelas Bukan Jawaban Tunggal untuk Mutu Pendidikan? Read Post »
Temuan panel SMP Negeri 2021–2025 ini memberikan pesan kebijakan yang sangat telak bagi pengambil keputusan di sektor pendidikan. Memperbaiki mutu sekolah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengirim ribuan unit komputer ke sekolah atau memperdebatkan administratif semata. Fokus anggaran dan energi institusi pendidikan harus segera dialih-ratakan pada penciptaan lingkungan psikologis yang aman. Selama perundungan dibiarkan menggerus mental siswa dan laboratorium komputer hanya berstatus sebagai barang pajangan terkunci, selama itu pula mutu kognitif anak bangsa akan jalan di tempat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk berpikir, bukan sekadar gudang penyimpanan perangkat keras.
Rasa Aman Jauh Lebih Menentukan Tinimbang Fasilitas Fisik di SMP Negeri Read Post »
Realitas data membuktikan bahwa kecerdasan siswa di Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang saku yang ditransfer ke rekening mereka, melainkan dikunci secara diskriminatif oleh ketimpangan fasilitas desa-kota dan modal sosial-ekonomi warisan
Siapa Siswa SMA yang Pintar dengan Kartu Pintar? Read Post »
pemulihan kognitif total di wilayah Timur Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah jargon dan dokumen kurikulum. Diperlukan intervensi bermatra afirmasi struktural, seperti redistribusi logistik buku bacaan berkualitas tinggi, perbaikan status gizi anak pedesaan, serta insentif khusus bagi guru-guru penggerak literasi di garis depan pertahanan pendidikan regional.
Dampak Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Read Post »
Menggunakan model Fixed Effects pada data panel longitudinal (2021–2025), studi ini membongkar realitas implikasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar pedesaan yang mengalami disfungsi struktural akut. Meskipun secara agregat skor numerasi melonjak signifikan sebesar 12,30 poin, capaian kognitif tersebut terdistribusi sangat asimetris. Peningkatan didominasi oleh sub-domain prosedural seperti Aljabar (+17,92 poin) akibat pola pengajaran drill-and-practice demi mengejar target Rapor Pendidikan. Sebaliknya, kemampuan reflektif tingkat tinggi seperti Teks Sastra lumpuh fungsional, hanya naik 2,40 poin karena terbentur langit-langit struktural status sosial ekonomi siswa yang rendah.
Kurikulum Merdeka Jenjang SD dalam Disfungsi Struktural Read Post »
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh terbuai oleh rekor pendapatan yang tinggi. Jakarta wajib melakukan transformasi paradigma fiskal yang radikal dengan menggeser orientasi pajaknya menuju instrumen pemajakan nilai tata ruang atau Land Value Capture (LVC).
