Untuk menghindari Kesalahan Tipe III, arah reformasi regulasi BUMD harus dikembalikan pada substansi tata kelola yang tepat. Persoalan utama korporasi daerah bukanlah kurangnya pengawasan birokratis dari pusat, melainkan lemahnya disiplin pasar serta belum tegasnya pemisahan akuntansi biaya antara misi sosial dan komersial.
RUU BUMD: Type III Error dalam Reformasi Korporasi Daerah Read Post »
Jika struktur dasar ini tidak direformasi secara radikal, BUMD DKI Jakarta akan selamanya terjebak dalam pusaran yang menghisap APBD. Agar Jakarta mampu bertransformasi menjadi Kota Global dengan keuangan yang tangguh, pemerintah daerah harus mulai merekonstruksi tata kelola BUMD-nya
Mengurai Paradoks BUMD DKI Jakarta dari Waktu ke Waktu Read Post »
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh terbuai oleh rekor pendapatan yang tinggi. Jakarta wajib melakukan transformasi paradigma fiskal yang radikal dengan menggeser orientasi pajaknya menuju instrumen pemajakan nilai tata ruang atau Land Value Capture (LVC).
