Menjadikan Kemaslahatan sebagai Standar Tertinggi Evaluasi Kebijakan Publik
Sudah saatnya para perancang kebijakan, pengambil keputusan, dan pengawas melampaui pertanyaan teknis semata seperti: “Apakah program ini sudah sesuai SOP?” atau “Apakah target statistik sudah tercapai?” Jika kita menggunakan kemaslahatan sebagai standar tertinggi evaluasi kebijakan publik, standar evaluasi diangkat ke level yang lebih bermartabat: memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dan setiap produk regulasi benar-benar mewujudkan keadilan, menjaga sumber daya bersama dari pembajakan elite, serta merawat harkat hidup manusia secara menyeluruh. Sebab pada akhirnya, esensi birokrasi bukanlah tentang seberapa rapi ia dikendalikan oleh angka-angka di atas kertas, melainkan seberapa besar maslahat dan kemanusiaan yang berhasil ia tebarkan.
Menjadikan Kemaslahatan sebagai Standar Tertinggi Evaluasi Kebijakan Publik Read Post »
