Kepala Sekolah Cepat Berubah, tapi Guru Kelas Masih Tertinggal?

Pergantian kurikulum di Indonesia memicu perdebatan sengit di ruang publik. Ketika Pemerintah mengetok kebijakan Kurikulum Merdeka, ekspektasi yang ditaruh di pundak institusi pendidikan sangatlah besar. Pusat ingin menyamakan mutu, memerdekakan cara belajar, dan mendongkrak capaian kognitif siswa. Namun, bagaimana realitas objektifnya di lapangan? Apakah kebijakan ini benar-benar telah mengubah perilaku para aktor pendidikan secara merata?

Kajian ini melacak secara mendalam menggunakan pemodelan data panel longitudinal untuk melihat dampak riil intervensi ini pada jenjang SMA. Hasilnya mengejutkan, terjadi sebuah “sumbatan implementasi”. Kurikulum Merdeka terbukti sangat instan dan efektif mengubah level manajemen atas (Kepala Sekolah), namun energinya mendadak loyo ketika harus menembus pada pelaksana akar rumput atau guru Kelas.

Untuk memahami kontras perubahan ini, mari kita tengok potret deskriptif awal dari kapasitas kepemimpinan instruksional Kepala Sekolah di bawah dua rezim kurikulum yang berbeda berikut ini:

Data memperlihatkan adanya lompatan drastis pada performa Kepala Sekolah. Sebelum Kurikulum Merdeka diadopsi, rata-rata Indeks Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah hanya berada di angka 55,48 poin. Namun, begitu sekolah beralih menggunakan Kurikulum Merdeka, angka tersebut melonjak signifikan ke level 63,92 poin. Ini menunjukkan adanya indikasi awal bahwa ekosistem kurikulum baru memicu para Kepala Sekolah untuk tampil lebih aktif memimpin arah pembelajaran.

Namun, apakah gairah perubahan yang sama juga terjadi pada guru-guru yang berhadapan langsung dengan murid di kelas? Mari kita bandingkan dengan data deskriptif pada pilar guru di bawah ini:

Sekilas, jika kita hanya membaca data deskriptif pada Tabel 2, kualitas praktik mengajar guru tampak mengalami nasib baik yang sama, yaitu naik dari rata-rata 53,40 di era K-13 menjadi 58,60 di era Kurikulum Merdeka. Angka ini sering kali diklaim secara sepihak sebagai “keberhasilan kurikulum”. Namun, dalam metodologi evaluasi dampak, kesimpulan acak ini bisa menyesatkan karena belum memperhitungkan bias latar belakang sekolah, seperti status sosial-ekonomi (SES) dan lokasi geografis.

Untuk menguji apakah perubahan pada Kepala Sekolah dan Guru ini benar-benar murni disebabkan oleh faktor Kurikulum Merdeka (bukan karena sekolahnya yang memang sudah kaya atau terletak di perkotaan), kita harus melihat hasil estimasi Regresi Panel (Random Effects) yang telah mengontrol seluruh variabel pengganggu tersebut.

Berikut adalah bahwa level manajerial atas (Kepala Sekolah) jauh lebih responsif terhadap perubahan kurikulum:

Hasil regresi panel pada Tabel 3 mengunci keabsahan dampak Kurikulum Merdeka terhadap Kepala Sekolah. Bahkan setelah dikontrol oleh status sosial ekonomi dan wilayah geografis, intervensi Kurikulum Merdeka secara independen mendongkrak Indeks Kepemimpinan Kepsek sebesar 6,47 poin. Nilai p-value yang sangat kecil (0,005) dengan simbol tiga bintang (***) menegaskan bahwa lompatan ini nyata secara statistik dan bukan kebetulan. Mengapa? Karena Kepala Sekolah berada di pucuk birokrasi struktural. Mereka dipaksa berubah cepat oleh tuntutan administratif kementerian.

Kontras yang sangat ekstrem akan kita temukan ketika melihat uji regresi panel pada pilar kualitas mengajar guru kelas berikut ini:

Tabel 4 menjelaskan “kenaikan semu” pada guru. Ketika model regresi panel memperhitungkan karakteristik sekolah, koefisien dampak Kurikulum Merdeka menyusut drastis hanya tersisa 0,626 dan p-value-nya melonjak ke angka 0,310 atau ‘tidak signifikan”. Artinya, secara statistik, Kurikulum Merdeka belum memberikan dampak signifikan terhadap cara guru mengajar di kelas. Mengubah dokumen kerja Kepala Sekolah bisa instan, namun meruntuhkan kultur mengajar lama guru kelas (habitus) membutuhkan waktu tahunan.

Lebih jauh lagi, Tabel 4 memotret adanya kesenjangan kelembagaan (institutional asymmetry) yang mengakar. Dengan membandingkan langsung terhadap SMA Negeri selaku acuan, kualitas mengajar guru di Madrasah Aliyah (MA) Negeri tercatat 4,62 poin lebih rendah, dan di SMK Negeri bahkan anjlok hingga 6,10 poin lebih rendah.

Dari temuan empiris di atas, analisis mencatat bahwa intervensi kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini masih bersifat top-heavy—indah di level manajemen atas, namun mengalami sumbatan ketika mengalir ke pelaksana garis depan.

Kesenjangan tajam yang ditandai dengan tertinggalnya guru-guru SMK (Vokasi) dan MA (Keagamaan di bawah Kemenag) jauh di belakang SMA membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa menggunakan strategi sapu jagat (one-size-fits-all). Guru Vokasi menghadapi tantangan bengkel kerja dan dunia industri, sementara guru Madrasah mengemban beban kurikulum ganda.

Jika kementerian hanya mengevaluasi kesuksesan kurikulum dari laporan administratif Kepala Sekolah, maka reformasi pendidikan ini hanya akan berhenti di atas kertas. Tantangan terbesar Kurikulum Merdeka hari ini bukanlah menjinakkan birokrasi sekolah, melainkan masuk ke ruang-ruang kelas terpencil, memeluk guru-guru SMK dan Madrasah, dan meretas belenggu kultur mengajar konvensional yang belum sempat merdeka.