Satu program pemerintah dari awal sampai akhir lahir dari dokumen perencanaan, dibiayai lewat anggaran, dikerjakan melalui pengadaan, meninggalkan aset, dicatat dalam laporan keuangan, lalu diperiksa. Setiap tahap itu diatur rezim yang berbeda, dengan pembina, aturan, laporan, dan pemeriksanya sendiri.

Setiap rezim bisa patuh sepenuhnya, tetapi hasil akhirnya tetap tidak sampai ke masyarakat. Sebabnya jarang berada di dalam satu rezim. Ia berada di tempat satu rezim menyerahkan hasilnya kepada rezim berikutnya. Tempat itulah yang dalam tulisan ini disebut sambungan rezim.

Peraturan tentang pengendalian di pemerintah pada level entitas, mewajibkan penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada level entitas paling sedikit mencakup delapan pengendalian. Kedelapan pengendalian itu mencakup struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, aset, dan sistem informasi, budaya organisasi, serta benturan kepentingan. Pengendalian level entitas kemudian turun ke level aktivitas, yaitu penguatan proses bisnis pada program dan kegiatan, termasuk program lintas sektor.

Peraturan juga memadukan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern ke dalam satu rangkaian. Perlu dicatat bahwa Peraturan pengendalian sendiri tidak memakai kata “rezim”. Istilah itu adalah lensa analitis yang dipakai di sini untuk membaca siapa mengatur apa di balik delapan pengendalian tersebut.

Rezim dan Sambungan

Rezim adalah susunan norma, pembina, laporan, dan jaminan keandalan untuk satu bidang pengelolaan, misalnya keuangan negara, perencanaan pembangunan, manajemen ASN, atau pemerintahan berbasis elektronik. Pemanfaatan konsep rezim ini sejalan dengan cara pandang kajian policy regime yang melihat rezim sebagai susunan pengaturan yang memuat gagasan, institusi, dan kepentingan.

Sementara itu, “Sambungan” adalah titik tempat keluaran satu pengendalian menjadi masukan pengendalian lain, sehingga keduanya harus selaras. Beberapa contoh dari peta yang disusun: Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) menjadi dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA), lalu APBN/APBD (sambungan perencanaan dan penganggaran). Belanja modal menghasilkan aset yang harus tercatat di laporan keuangan (sambungan keuangan dan aset). Pengadaan sebagai jalur utama belanja sekaligus titik paling sering diuji oleh benturan kepentingan. Kinerja pegawai harus terhubung dengan kinerja organisasi. Sambungan biasanya melintasi dua rezim atau lebih yang dibina lembaga berbeda. Di situlah silo mudah muncul.

Apa yang Tampak dari Peta (8 Pengendalian)

Pengendalian pada delapan area, jika dipetakan ke rezim yang melingkupinya, menghasilkan temuan berikut:

Tidak ada pengendalian yang disentuh kurang dari tiga rezim. Kementerian PAN-RB menyentuh enam dari delapan pengendalian, Kemendagri dan BKN masing-masing empat. Tidak ada pembina tunggal.

Gambar: 8 Pengendalian dan Pemetaan Rezim di Lingkungan Pemerintah

Rezim tidak pernah diam. Aturan pengadaan, misalnya, berubah tiga lapis sejak 2018 (Perpres 16/2018 ke Perpres 12/2021, lalu Perpres 46/2025 berlaku sejak 30 April 2025). Pada manajemen ASN, setelah UU 20/2023 Komisi ASN dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Setiap perubahan menggeser sambungan, sehingga sambungan perlu dirawat, bukan dibangun sekali lalu dilupakan.

Mengukur Beban Sambungan

Koordinasi paling berat dapat diukur menggunakan indikator sederhana:

Pengelolaan sumber daya keuangan bernilai 15 (lima rezim, tiga pembina, tujuh sambungan). Struktur organisasi, penetapan tujuan, dan benturan kepentingan bernilai 14. Aset dan ketahanan operasi termasuk yang terendah (9 dan 8).

Angka ini harus dibaca hati-hati sebagai indikator letak hambatan, bukan bukti mutlak hambatan, dan sebaiknya dibaca sebagai “termasuk kelompok dengan beban tinggi”.

Mengapa Sambungan Menentukan Tata Kelola, Risiko, & Pengendalian

Peraturan tentang sistem pengendalian meminta ketiganya berjalan sebagai satu rangkaian: proses tata kelola (penetapan tujuan, strategi, pelaksanaan, pertanggungjawaban), manajemen risiko, dan unsur-unsur sistem pengendalian.

Di sambungan, rangkaian ini mudah putus dan melahirkan risiko yatim—risiko yang hanya tampak ketika dua rezim dibaca bersama, dan karena itu tidak dimiliki siapa pun. Contohnya: Renstra yang selaras tetapi tidak didanai, atau aset yang tercatat berbeda dari angka neraca. Masing-masing rezim bisa lolos pemeriksaan, sementara risiko di antaranya tidak pernah dikelola.

Dari 8 ke 13 Pengendalian

Bila delapan pengendalian dinilai belum cukup, kita dapat menambahkan 5 area kandidat baru: kebijakan & selera risiko, akuntabilitas & transparansi, pengelolaan pengadaan barang/jasa, ketahanan & kesinambungan operasi, serta pemantauan & tindak lanjut hasil pengawasan.

Gambar: Ekspansi Menjadi 13 Pengendalian dan Kompleksitas Rezim

Kelimanya membawa 17 rezim dan 8 pembina baru, sehingga totalnya menjadi 52 rezim dan 20 pembina. Kementerian PAN-RB kini menyentuh 8 dari 13 pengendalian, dan Kemendagri 6. Pelajarannya: menambah pengendalian tanpa memperbaiki sambungan hanya memperbesar fragmentasi.

Apa yang Bisa Dilakukan Entitas?

• Menyusun peta rezim sendiri untuk tiap pengendalian.
• Menetapkan pemilik tiap sambungan di Lini 1 dan pemantaunya di Lini 2 agar risiko yatim punya alamat.
• Memulai dari sambungan prioritas dan mengidentifikasi bukti hambatan nyata.
• Mendorong forum koordinasi antar-pembina untuk sambungan yang melintasi banyak rezim.

Batasan & Penutup

Tulisan ini memetakan rezim dari regulasi utama saja. Indikator beban koordinasi memberi bobot sama pada tiap komponen, dan pemetaan pengendalian ke unsur sistem pengendalian serta tahapan manajemen risiko adalah tafsiran penulis sebagai bahan diskusi, bukan klaim akhir.

Penutup: Pengendalian intern yang tampak sempurna di tiap rezim masih bisa gagal di sambungannya. Maka menguji sistem pengendalian pada dasarnya berarti menguji sambungan, siapa yang memiliki titik temu antar-rezim, apa risikonya, dan bagaimana hasilnya dipantau.